Rabu, 02 November 2011

Sejarah perekonomian Indonesia

A.    PENGERTIAN
Perekonomian Indonesia mengulas tentang kinerja, performa dan kondisi perkembangan perekonomian di Indonesia dari waktu ke waktu.
B.     LANDASAN KONSTITUSIONAL
-    Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, PANCASILA (terutama sila kelima) :
1.      Ketuhanan Yang Maha Esa
2.      Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3.      Persatuan Indonesia
4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5.      Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
-    Pasal 33 UUD 1945
  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
C.    PERIODISASI PEREKONOMIAN INDONESIA
1. ERA KOLONIALISME
  • Pada masa kolonial dibawah pemerintahan Belanda hasil perkebunan rakyat (gula, kopi, tembakau, teh, kina, karet dan minyak sawit) Indonesia di kelola secara professional dan matang sehingga mampu merajai pasaran dunia
  •  Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda, bank-bank sudah bertebaran, pasar modal telah beroperasi, modal asing membanjir, infrastruktur ekonomi yang memadai, dibukanya pelabuhan-pelabuhan yang siap melayani bongkar muat kapal, dan tersedianya jalan kereta api 
  • Namun, di sisi lain, keadaan warga pribumi berbanding terbalik dengan kemajuan ekonomi tersebut. Penerimaan warga pribumi jauh lebih sedikit dibanding dengan penerimaan warga kulit putih. Dari pendapatan sekitar 670 juta gulden, pribumi hanya menerima 3,6 juta gulden saja (0,54%) untuk populasi 59,1 juta jiwa, sedangkan penduduk tionghoa yang populasinya 1,3 juta jiwa menerima 0,4 juta gulden, dan sisanya 665 juta gulden dinikmati warga kulit putih yang populasinya hanya 241.00 jiwa. 
  • Setelah VOC bubar, Perancis dan Inggris sempat mengambil alih Hindia Belanda. Beberapa macam kebijakan yang dilakukan yaitu pembuatan Jalan Raya Pos yang terbentang 1.000 kilometer dari Anyer ke Panarukan dan adanya usaha untuk menghapus korupsi serta penyelewengan (pada masa Daendels). Tahun 1811 Daendels digantikan oleh Willem Jansens. Setelah itu, Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris yakni, Thomas Stamord Raffles yang melakukan banyak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan menerapkan kebijakan sewa tanah. Pemerintahannya hanya bertahan selama lima tahun dan Hindia Belanda kembali jatuh ke tangan Belanda. Pada masa Van den Bosch, sistem sewa tanah dihapus dan digantikan dengan sistem tanam paksa yang begitu menyiksa warga pribumi.
2.   ERA ORDE LAMA
           Periode 1945-1957/1958
  • Perekonomian masih dikuasai Belanda. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masih ada dibawah kekuasaan Belanda. Penduduk pribumi masih menjadi kuli dengan upah yang rendah. 
  • Struktur dunia usaha dualistic, yaitu dua pola usaha yang berdampingan, namun berbeda dalam hal skala produksi dan perusahaan, sistem manajemen, permodalan, pemasaran serta operasional. Berdasarkan skala usaha di masa itu,usaha di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis yaitu perusahaan perkebunan besar asing dan modern dikuasai Belanda, dan usaha pertanian rakyat berskala gurem (hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri). Selama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Sementara itu peran Koperasi dan badan usaha lainnya belum berfungsi secara optimal. 
  • Ketidakstabilan IPOLSOSBUDHANKAM menciptakan masalah-masalah lain yang saling berkaitan, membuat pemerintah lebih memfokuskan diri menangani masalah tersebut sehingga masalah perekonomian kurang diperhatikan.
Periode 1957/58-1965
  •  Nasionalisasi perusahaan dan industri asing peninggalan Belanda untuk merealisasikan kebijakan “berdikari” atau berdiri di atas kaki sendiri. Namun, bukan menjadi lebih baik, kinerja perusahaan tersebut malah merosot tajam karena Lemahnya manajerial, Lemahnya technical know how, Lemahnya permodalan (Belanda dengan cepat menjual asset liquid dan hampir liquid yang mereka miliki di perusahaan-perusahaan yang akan dinasionalisasikan, sehingga dengan banyaknya asset yang dibawa keluar tersebut maka perusahaan menjadi kekurangan modal. Juga karena Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda melarang perdagangan saham milik perusahaan Belanda di Indonesia sehingga menyebabkan para investor yang kebanyakan orang Belanda, memilih melarikan modalnya ke luar negeri) dan Lemahnya penguasaan pasar terutama pasar Luar negeri (Belanda yang sudah mengetahui letak strategis pangsa pasar dengan mudah dapat menghambat usaha pemasaran dengan memblokade perdagangan dan menutup akses di Negara-negara tujuan ekspor). Sedangkan pasar dalam negeri berjalan tidak efektif karena jumlah penduduk yang banyak di Indonesia tidak sebanding dengan besarnya pendapatan perkapita, sehingga  meskipun jumlah barang produksi melimpah, tapi masyarakat tidak memiliki daya beli yang tinggi 
  • Pemerintah menempuh kebijakan ekonomi tertutup yang merupakan realisasi dari sistem berdikari. Kebijakan ini berorientasi kepada negara-negara timur (komunis-sosialis), seperti Rusia, Yugoslavia, Korea Utara, Vietnam, China dan Kuba. Tetapi, sistem yang diterapkan tidak sepenuhnya tertutup. Padahal pada saat itu kekuatan utama ekonomi dunia ada di negara-negara Barat. Soekarno, sebagai pencetus utama Pancasila, tidak konsekuen dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi Negara yang terbukti antara lain dengan adanya kebijakan anti-imperilis kapitalis, melaksanakan proyek yang dibiayai utang Uni Soviet dan China (poros Moskow-Peking-Jakarta) dan yang terpenting adalah keputusan keluar dari PBB. Hal inilah yang menyebabkan kondisi perekonomian Orde Lama semakin terpuruk hancur.
  • Pemerintah menggunakan APBN deficit (rata-rata pendapatan pemerintah hanya Rp 151 juta dan pengeluaran Rp 359 juta pertahun). Defisit neraca saldo pembayaran dan deficit keuangan sangat besar, kegiatan produksi di sector manufaktur dan pertanian otomatis terhenti. Padahal permintaan besar, dan jumlah uang yang beredar di masyarakat besar. Pemerintah mencetak uang besar-besaran dengan harapan akan dapat menormalkan kembali kas Negara dan dapat mengembalikan utang Negara, yang pada akhirnya malah membuat tingkat inflasi melambung sangat tinggi hingga mencapai 650% atau hyperinflasi. Periode 1960 – 1966, pertumbuhan ekonomi 1,9% dan terjadi stagflasi (high rate of unemployment and inflation).
3.   ERA ORDE BARU
Periode 1966-1969 atau periode Resque
  • Pemerintah Orde Baru mengambil alih kekuasaan Orde Lama akibat menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah orde lama, dengan janji untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, salah satunya dengan kebijakan “mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sector ekonomi dan merangkul barat”. Tidak seperti Orde Lama yang condong sosialis, Pemerintah Orde Baru mulai membuka hubungan dengan Negara Barat tanpa memutuskan hubungan dengan Negara timur. Pemerintah juga membentuk TIM EKONOMI ORDE BARU yang melaksanakan kebijakan perekonomian dalam masa resque yakni:
a.    Pembatasan tingkat inflasi tidak boleh lebih dari 1 digit (1-9,99%)
b. Pemberantasan PKI dan kroni-kroninya (dipimpin oleh Sarwo Edhi) demi terciptanya stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM.
c. Perubahan system Anggaran Berimbang (Balance Budget) dalam RAPBN. Jumlah uang yang beredar dikurangi terus-menerus sehingga dalam waktu 2 tahun inflasi dapat turun drastis. Defisit anggaran negara ditutup dengan utang luar negeri yang dibatasi jumlahnya hanya 1%-2% dari PDB.
d. Pengaktifan kembali fungsi BUMN, BUMS, dan Koperasi sehingga tercipta sinergi antara ketiganya dengan cara penguatan sektor primer (pertanian, peternakan, pertambangan dll). BUMN dan sebagian BUMS mengelola cabang usaha yang sangat diperlukan masyarakat, sedangkan Koperasi berperan sebagai perantara pembelian antara rakyat dan pemerintah.
e. Menerbitkan UU PMA (1967) dengan mengundang negara-negara asing (barat/kapitalis diutamakan) agar mengaktifkan kembali industri tekstil yang saat itu hanya bekerja 8 jam (30% dari jam kerja dan jam mesin efektif normal 24 jam) juga kerjasama dengan lembaga donor seperti bank dunia dan IMF dengan tujuan menarik modal mereka, serta penerbitan UU PMDN (1968) untuk menggerakkan investor dari dalam negeri.
f. Sektor pertanian ditingkatkan dengan Program panca usaha tani sehingga pada tahun 1985 terciptalah swasembada pangan (beras). Panca usaha tani terdiri dari :
1.   Penggarapan lahan secara ilmiah
2.   Pengairan yang memadai dan ilmiah, dengan pembangunan waduk
3.   Menerapkan bibit unggul
4.   Pemupukan, menggunakan pupuk (yang diproduksi oleh BUMN)
5.   Pemberantasan hama dengan obat-obatan (yang diproduksi BUMN)
g.   Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang terdiri dari :
Repelita I (19691974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
Repelita II (1974–1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
Repelita III (1979–1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
Repelita IV (1984–1989) menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
Repelita V(1989–1994) menekankan bidang transportasi,komunikasi dan pendidikan.
  • Prestasi perekonomian Orde Baru: Pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan. Terciptanya stabilisasi di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM. Stabilisasi di bidang ekonomi ditunjukkan dengan penurunan tingkat inflasi, meningkatnya produksi padi sehingga menciptakan keseimbangan sektor moneter dan riil. Pemerintah juga memprogramkan pengembangan sektor selain pertanian, misalnya industri. (Keberadaan agro industri dibagi menjadi dua, agro supporting industry (pupuk, semen, abaja, dll) serta agro bassed industry (mengolah hasil pertanian)). Untuk mendukung pembangunan industri nasional, pemerintah menganut dua strategi industrialisasi yang berbeda yang dijalankan secara berturut-turut, yakni diawali dengan substitusi impor  dengan  penekanan  pada  industri-industri  padat  karya  seperti  tekstil  dan  produk-produknya,  dilanjutkan dengan  pembangunan  industri perakitan  otomotif,  dan  kemudian  bergeser  secara  bertahap  ke  promosi  ekspor.  Strategi  kedua  ini  terfokus  pada  pengembangan  industri-industri  padat karya yang berorientasi ekspor.
  • Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi 6,7% bahkan sampai 9% dibandingkan tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestic bruto (PDB) yang hanya sekitar 0,5% dan 0,6% ; berhasil mengubah struktur ekonomi dari dominasi pertanian menjadi industri yang mengarah pada keseimbangan pertanian, industri dan jasa, serta berhasil menurunkan pertumbuhan penduduk (dengan gerakan KB) sehingga income per kapita meningkat (Income per kapita dihitung dengan membandingkan Produk Domestik bruto (PDB) dengan jumlah penduduk. Apabila PDB tinggi dan laju jumlah penduduk rendah atau dapat ditekan maka Income perkapita akan tinggi 
  • Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan mencari perbandingan antara PDB selisih tahun sekarang dengan tahun dasar = 
Periode 1984/1985-1997 (awal kehancuran)
  • Struktur dunia Usaha cenderung kearah konglomerasi karena pemerintah terlalu melonggarkan aturan yang mendukung usaha swasta. KKN dan monopolistik/Oligopolistik swasta merajalela dengan kebebasan menentukan harga sesuka hati. Pada permulaan tahun 1970, golongan asing dan beberapa konglomerat Pribumi, menguasai 75% investasi di sektor swasta dan kredit-kredit yang dikucurkan pemerintah pada sektor swasta 
  • GDP/GNP didominasi oleh kaum konglomerat sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. 
  • Pondasi ekonomi (baik Makro/Mikro) semakin melemah (sector keuangan tidak fair karena menjamurnya monopoli, transaksi Luar negeri tak terkendali termasuk impor barang-barang produksi tanpa memperhatikan sumberdaya ekonomi dalam negeri/ produksi dalam negeri). Peranan Koperasi makin tidak Nampak dan tenggelam oleh konglomerasi. 
  • Terjadinya Krisis Ekonomi Thailand pada 1997 akibat mata uang Thailand, Baht, terpukul oleh serangan spekulasi besar menyebabkan nilai baht terhadap dolar anjlok, maka nilai dolar pun menguat. Penguatan nilai tukar dolar berimbas ke rupiah. Nilai rupiah anjlok terhadap dolar. Kala itu banyak perusahaan di Indonesia meminjam uang dalam bentuk dolar AS dan ketika krisis melanda Thailand, mereka berebut membeli dolar untuk membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar dengan dolar. Nilai rupiah pun semakin jatuh lebih dalam lagi. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, yang dalam penggunaannya banyak terjadi penyelewengan, malah semakin menambah beban utang yangharus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Inflasi dalam negeri Indonesia meningkat tajam. Harga sembako, maupun barang-barang lain melonjak berlipat kali. Krisis yang melanda Indonesia ini memuncak ketika pada Mei 1998, Presiden Suharto dipaksa mundur, setelah sebelumnya terjadi berbagai kerusuhan.
****
DAFTAR PUSTAKA
Dumairy.1996. Perekonomian Indonesia.Jakarta: Erlangga
Tambunan, Tulus T.H. 2001. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia
Tambunan, Tulus T.H. 2006. “PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA SEJAK ORDE BARU HINGGA PASCA KRISIS”. Kadin Indonesia-JETRO
Majalah GATRA , 20 Agustus 2005, halaman 1-106

1 komentar:

  1. Terimakasih atas informasinya, sangat membantu.
    salam kenal dari saya mahasiswa fakultas Ekonomi :)

    BalasHapus